Ada perubahan lagi dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Mulai tahun ini, sesuai penjelasan di laman Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI (www. kemdikbud.go.id) Ujian nasional 2014 ditiadakan untuk siswa Sekolah Dasar (SD). Benarkah itu? Lalu bagaimana penilaian akhirnya?

Khusus untuk tingkat SD, anak akan melaksanakan Ujian Sekolah (US) saja. Pelajaran apa saja yang wajib diujikan? Matematika, bahasa Indonesia, dan IPA untuk SD. Sementara, untuk SDLB yang diujikan adalah bahasa Indonesia, matematika, IPS, dan PKN. Tapi untuk jenjang SMP dan SMA tetap diadakan ujian nasional.

Selain itu, menurut penjelasan dari Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Ramon Mahondas, tidak akan ada lagi anak yang tinggal kelas karena penilaian sudah tidak menggunakan angka tetapi dengan narasi. Penilaian ditulis dalam bentuk deskripsi mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian menggunakan bahasa positif dengan tujuan supaya anak termotivasi, karena usia anak masih dalam masa golden age atau usia emas.

Bagi anak yang belum memahami pelajaran pun akan diberikan kesempatan remedial. Jadi tidak perlu khawatir, Ma. Ini merupakan perombakan yang cukup besar yang dilakukan pemerintah mengenai Standar Nasional Pendidikan. Positifnya, anak tidak perlu tertekan dengan adanya ujian nasional. Beban menjadi berkurang. Karena di usia SD anak mulai berkembang jalan pikirannya, sebaiknya anak memang belajar dan memahami pelajaran tanpa terpatok dengan standar angka.

Keputusan ini didukung juga oleh pakar pendidikan Prof. Dr. H. Arief Rachman, M.Pd. “Untuk SD, sebaiknya memang tidak usah ada ujian nasional supaya program wajib belajar 9 tahun bisa tercapai” Jadi nantinya semua masyarakat di Indonesia mampu mengenyam pendidikan 9 tahun. Anak berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni (SD) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (SMP) 3 tahun. Tujuan wajib belajar 9 tahun adalah meminimalisir jumlah anak buta huruf dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berhubung guru memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas anak di sekolah, maka pemerintah membuat program pelatihan terkait cara penilaian anak dan pembuatan baku bentuk rapor.kepada guru pendamping di 150 ribu sekolah.